Pelayanan Jasa Kami
Sebagai Konsultan Geologi Perizinan Air Bawah Tanah (ABT) yang profesional, kami menyediakan jasa konsultasi dan bantuan dalam proses pengurusan Surat Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah (SIPA) kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Dengan pengetahuan mendalam tentang peraturan, prosedur, dan aspek teknis terkait perizinan air bawah tanah, kami siap membantu Anda.
Pengurusan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA)
- Membantu proses pengajuan dan penyelesaian dokumen untuk mendapatkan SIPA
- Pengurusan izin di instansi terkait seperti Kementerian ESDM
- Pendampingan hingga izin diterbitkan
Survei Geolistrik dan Hidrogeologi
- Mencari titik lokasi sumur bor yang potensial
- Menganalisis karakteristik air bawah tanah
- Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Geolistrik
Pengujian Pumping Test
- Mengukur debit air bawah tanah
- Menganalisis kualitas dan kuantitas air tanah
- Pendampingan selama pengujian
Layanan Teknis Pendukung
- Penyusunan Dokumen Hasil Logging
- Pemeriksaan Borehole Camera
- Konsultasi teknis hidrogeologi
DASAR HUKUM SIPA?
Dasar Hukum Perizinan Air Bawah Tanah atau yang dikenal sebagai Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) :
Dasar Hukum Utama:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 259.K/Gl.01/Mem. G/2022 mengatur tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, pengganti Undang –Undang No 11 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2024 mengatur tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
Sanksi Bagi Pelaku Usaha Tanpa Izin Air Bawah Tanah
Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin untuk menggunakan air tanah adalah:
Sanksi ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan:
- Penjara minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun
- Denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 5 miliar
Selain sanksi pidana, pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti:
- Peringatan tertulis
- Paksaan pemerintah
- Denda administratif
- Pembekuan berusaha
- Pencabutan berusaha
