Layanan Konsultan Perizinan Agraria Profesional
Kami membantu perorangan, developer, maupun korporasi dalam mengurus berbagai dokumen legalitas tanah dan izin penggunaan lahan sesuai regulasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Apa Itu Konsultan Perizinan Agraria?
Konsultan perizinan Agraria (pertanahan) adalah profesional atau lembaga ahli profesional atau perusahaan yang membantu perorangan, developer, maupun korporasi dalam mengurus berbagai dokumen legalitas tanah, pemanfaatan ruang, hingga sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau dinas terkait. Konsultan ini memberikan jasa konsultasi (nasihat profesional) dan pengurusan dokumen agar sesuai dengan regulasi Agraria/Tata Ruang di Indonesia. Membantu individu/perusahaan mengurus dokumen legalitas tanah, sertifikasi, dan izin penggunaan lahan sesuai regulasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mereka memfasilitasi pengurusan izin lokasi, KKPR (kesesuaian tata ruang), hingga pembebasan lahan agar operasional bisnis legal.
Apa Tugas dan Layanan Utama Konsultan Perizinan Agraria?
- Pengurusan Sertifikat: Pengurusan Hak Milik, HGB (Hak Guna Bangunan), dan HGU (Hak Guna Usaha).
- Perpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan), dan HGU (Hak Guna Usaha).
- KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang): Memastikan lokasi sesuai perencanaan tata ruang wilayah.
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR/PKKPR): Pengurusan izin lokasi dan tata ruang yang diwajibkan melalui sistem OSS.
DASAR HUKUM PERIZINAN AGRARIA/PERTANAHAN
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Dasar hukum tertinggi pertanahan di Indonesia yang mengatur hak-hak atas tanah (hak milik, HGU, HGB, hak pakai).2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Mengatur prosedur pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, dan peralihan hak.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU)
Mengubah beberapa ketentuan dalam UUPA terkait perolehan tanah dan perizinan berusaha.4. PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Dasar hukum utama KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) yang menggantikan Izin Lokasi.5. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Mengatur detail jangka waktu dan prosedur perolehan hak tanah.6. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2021
Mengatur tata cara penyusunan RDTR dan KKPR.Manfaat Menggunakan Jasa Konsultan Perizinan Agraria
- Kepastian Hukum: Memastikan seluruh dokumen legalitas tanah dan izin penggunaan lahan sesuai dengan regulasi BPN dan tata ruang yang berlaku.
- Efisiensi Waktu: Mempercepat proses pengurusan sertifikat, perpanjangan HGB/HGU, hingga KKPR karena pemahaman mendalam tentang prosedur.
- Mitigasi Risiko: Menghindari sengketa tanah, pembatalan izin, atau masalah hukum di kemudian hari.
- Pendampingan Profesional: Mendapatkan nasihat profesional dari tim ahli yang berpengalaman dalam urusan pertanahan.
- Kemudahan Perizinan: Memfasilitasi pengurusan izin lokasi, KKPR, dan persetujuan tata ruang melalui sistem OSS.